Penerapan Syariah Islam: Antara Aceh dan Iran [Bagian 3-Tamat]

Dalam kondisi seperti ini, adilkah bila menilai Aceh dan Iran gagal? Atau, dibalik deh, adilkah bila berkata, “Ah, omong kosong itu syariah Islam di Aceh, di Iran, buktinya si anu ciuman di depan umum, tetanggaku orang Iran nggak ikut sholat Jumat, temen kuliahku orang Iran pake baju seksi, dll?”

Kalau saya pikir sih, ya tidak adil. Dalam menilai keberhasilan sebuah sistem, kita harus memakai skala makro. Iran misalnya, dalam 25 tahun terakhir, dengan sistem Islam ternyata berhasil meningkatkan HDI-nya secara signifikan—jauh lebih pesat dibanding pada masa rezim kerajaan (HDI=Human Development Index, salah standar kemajuan sebuah negara menurut PBB). Atau, menggunakan parameter-parameter makro lainnya. Misalnya, bila dibandingkan sebelum menjadi Republik Islam, tingkat perkosaan perempuan dan angka kehamilan di luar nikah menurun tajam. Tingkat pendidikan kaum perempuan antara sebelum menjadi Republik Islam dengan setelahnya, meningkat tajam. Keadilan sosial terlihat lebih merata (ini ada index-nya, saya lupa istilahnya apa)—setidaknya jauh lebih merata dibandingkan dengan Indonesia (sekali lagi, tentu saja belum ideal).

Atau di tingkat politik, dulu, Iran adalah negara boneka Amerika; segala keputusan pemerintah Iran harus mendapat restu dari Gedung Putih (makanya, sekarang Amerika dendam bangetJ), sekarang sudah berubah menjadi negara yang independen dan berani berkata ‘tidak’ pada kekuatan adidaya dunia (baca jurnal saya di sini). Dan yang menurut saya paling penting, adanya adanya dukungan dari negara bagi rakyat untuk menjalani kehidupan yang relijius. Misalnya, yang bikin ngiler, biaya haji yang sangat murah dengan pelayanan mewah (mewah bila dibandingkan dengan fasilitas ONH biasa di Indonesia). Mau ikut sholat Jumat, disediakan bis-bis gratis pulang-pergi. Acara-acara i’tikaf di bulan Ramadhan dibiayai penuh oleh negara, dll.

Nah, mari kita kembali ke Aceh. Saya belum banyak mempelajari, seperti apa syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Apakah syariah Islam di Aceh sudah diterapkan dalam sebuah sistem yang terpadu? Siapa yang menjadi rujukan hukum tertinggi di Aceh? Apakah gubernur? Kalau gubernur, apakah gubernur yang ada memang paham hukum-hukum Islam? Dan masih banyak lagi sederet pertanyaan tentang syariah Islam di Aceh. Ketika sistemnya sudah terbangun secara ideal (yang saya pahami sih, saat ini masih sepotong-sepotong, terbatas pada masalah jilbab, hukum cambuk, dll, sementara sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, dll masih belum disentuh—mohon dikoreksi kalau salah), barulah kita bisa menerapkan penilaian dengan parameter makro seperti yang tadi saya sebutkan untuk Iran.

Dengan demikian, sekarang ini masih sangat dini untuk menilai dan menerapkan parameter makro terhadap penerapan syariah Islam di Aceh. Perlu proses panjang untuk membangun sistem syariah Islam yang ideal dan perlu waktu pula untuk menerapkannya secara menyeluruh (itupun kalau tidak keburu bubar, diobok-obok oleh pihak-pihak yang anti syariah Islam).

©dinasulaeman

[disclaimer: seperti yang saya tulis di bagian pertama, saya tidak sedang mempropagandakan Iran. Saya hanya orang Indonesia yang tinggal di Iran dan jadi pengamat amatiran]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s